LD Online - Toboali,Bangka Selatan, -- Anggota DPRD Bangka Selatan, Musani akan mengkaji Perbup No 1 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemkab Basel yang kembali menjadi dasar temuan Inspektorat tentang dana transportasi DPRD Basel tahun 2022.
Menurutnya, usai dikaji, dirinya bersama Anggota DPRD Basel lainnya berencana mem-PTUN-kan Pemkab Basel terkait perbup tersebut.
Demikian dikatakan Musani saat memberikan keterangan pers di Warkop Cukin, Selasa (4/7/2023).
Di sisi lain, Musani mempertanyakan temuan Inspektorat Basel yang menyebutkan ada temuan di 26 OPD.
“Yang jadi pertanyaan kita Inspektorat menyalahkan perbup itu sendiri, sedangkan yang membuat perbup adalah mereka. Kita selaku dewan hanya menerima perjalanan dinas sesuai perbup yang dibuat. Di perbup, pembayaran lump sum. Katanya ada kesalahan, tidak masuk akal bagi kita. Mereka yang buat, mereka yang bilang ada kesalahan,” ungkap politisi PKS ini.
Ia menyebutkan pada Rapat Banggar 6 Juni lalu tentang pemeriksaan BPK dan Inspektorat, Sekda dan Kepala Inspektorat menjelaskan temuan inspektorat tentang transportasi adalah ambil alih dari BPK.
“Karena kalau BPK yang melakukan pemeriksaan maka akan dilakukan secara menyeluruh APBD, berdasarkan Perbup No 1 tahun 2021 itu kan harus menyeluruh pemeriksaannya, Nah Kepala Inspektorat menyatakan pengambilalihan pemeriksaan inspektorat itu adalah demi menyelamatkan WTP BPK,” terangnya.
Musani melanjutkan, Inspektorat melakukan pemeriksaan SPPD transportasi tersebut hanya berdasarkan sample.
“Seharusnya yang diperiksa itu keseluruhan, yang menggunakan APBD, perjalanan dinas, artinyakan menggunakan transportasi, berarti ada temuan juga siapapun itu tanpa terkecuali,” ujarnya.
Bahkan di salah satu OPD hasil temuan Inspektorat, kepala dinasnya hanya satu kali melakukan perjalanan dinas.
“Saya rasa ini bisa terjadi pembohongan publik. Kita akan cek setiap dinas, benar nggak kepala dinas dan Kabagnya berapa kali perjalanan dinas,” kata Bujui.
Namun, ia kembali menjelaskan hasil yang disampaikan Inspektorat kepada DPRD hanya sample saja.
“Demi menyelamatkan WTP, kata Pak Marpaung, kesalahan perbup yang mereka buat untuk menyelamatkan WTP BPK” ucapnya.
Ia menambahkan, saat beberapa kali rapat dengan Sekda Basel, ia menyebutkan akan mengkaji ulang temuan Inspektorat Basel dan kemungkinan bersama anggota DPRD lainnya akan melakukan PTUN Perbup Perjalanan Dinas tersebut.
“Perjalanan kita lakukan sesuai dengan perbup, tapi ada kesalahan perbup. Masa dibebankan kepada kita. Mereka yang buat, mereka yang menyatakan salah,” tutupnya.
(SY/red)
0 Komentar